">
by admin1 on | 2025-04-26 02:21:22
Share: Whatsapp |
Onix news, Balikpapan
- Upacara Nasional Peringatan Hari Otonomi Daerah (Otda) ke-XXIX tahun 2025
diselenggarakan dengan khidmat, dengan Kota Balikpapan sebagai tuan rumah pada
perayaan tersebut.
Upacara dilaksanakan
di Halaman BSCC Dome Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Jumat (25/04/2025),
dengan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Dr. H. Bima Arya Sugiarto,
S.Hum., M.A., bertindak sebagai inspektur upacara.
Upacara dimulai dengan
barisan pasukan upacara yang memasuki lapangan, dilanjutkan dengan tarian
selamat datang dari Duta Wisata Manuntung Balikpapan yang menampilkan gabungan
budaya nasional sebagai simbol kemajemukan budaya di Kota Balikpapan.
Acara dilanjutkan
dengan penyerahan piagam penghargaan hasil evaluasi penyelenggaraan
pemerintahan daerah secara nasional tahun 2024, berdasarkan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-2109 Tahun 2025 tentang Hasil Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara Nasional Tahun 2024, berdasarkan
laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi serta kabupaten/kota tahun
2023 pada 3 provinsi, 10 kabupaten, dan 10 kota berprestasi tertinggi secara
nasional.
Kota Balikpapan
termasuk dalam pemerintah kota yang meraih penghargaan sebagai penyelenggara
pemerintahan daerah terbaik secara nasional. Penghargaan diserahkan langsung
oleh Wamendagri Bima Arya Sugiarto kepada Wali Kota Balikpapan, H. Rahmad Mas ud,
S.E., M.E.
Dalam amanatnya,
Wamendagri Bima Arya menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya upacara yang
sangat baik. Ia juga mengucapkan selamat kepada para kepala daerah yang
berhasil meraih penghargaan atas capaian kinerja dan inovasi yang luar biasa.
Bima Arya mengingatkan
bahwa tujuan otonomi daerah adalah sebagai komitmen pemerintah daerah dalam
mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan. Ia menegaskan bahwa pada usia ke-29
tahun, otonomi daerah merupakan momentum yang tepat untuk melakukan evaluasi menyeluruh
dan adil terhadap pelaksanaannya.
“Di satu sisi, kepala
daerah tentu harus terus beradaptasi. Tetapi Kementerian Dalam Negeri,
pemerintah pusat, juga tidak boleh berhenti untuk terus melakukan sinkronisasi
dan evaluasi,” katanya.
Lebih lanjut, Bima
Arya menekankan pentingnya kepemimpinan daerah yang berbasis pada inovasi dan
kolaborasi lintas sektor atau pentaheliks, serta membangun ekosistem ekonomi
kreatif sebagai kunci penguatan kapasitas fiskal daerah. Ia juga menyampaikan
pesan Presiden untuk mempermudah perizinan usaha di segala tingkatan sebagai
bentuk keberpihakan terhadap pembangunan ekonomi lokal.
“Otonomi daerah
faktanya tidak saja berhasil memajukan ekonomi, tetapi juga melahirkan
pemimpin-pemimpin hebat dari daerah. Ini adalah berkah otonomi daerah yang
mengalir dari daerah menuju pusat,” tambahnya.
Bima Arya juga
menegaskan bahwa sistem otonomi Indonesia berbeda dengan sistem federal.
Indonesia menganut sistem negara kesatuan, sehingga kewenangan pusat tetap
memegang fungsi pengawasan untuk memastikan pelayanan publik berjalan secara
optimal.
Sinkronisasi,
akselerasi, dan sinergi merupakan fokus utama evaluasi dari Kementerian Dalam
Negeri terhadap pelaksanaan otonomi daerah. Bima melanjutkan, evaluasi
dilakukan berdasarkan sejauh mana kesejahteraan rakyat dapat diwujudkan.
“Semakin jauh
kesejahteraan warga, maka semakin kuat evaluasi atas otonomi itu dilakukan.
Semakin rendah kinerja kepala daerah, maka semakin banyak pula evaluasi yang
dilakukan atas kewenangan yang telah diberikan. Sebaliknya, semakin baik
kinerja daerah, semakin efektif kewenangan daerah, maka semakin kokoh otonomi
daerah di Republik Indonesia,” tegasnya.
Wamendagri turut
menyoroti tantangan utama dalam pelaksanaan otonomi, yaitu pengembangan sumber
daya manusia, sistem meritokrasi, dan penataan regulasi. Ia menyebutkan tumpang
tindih regulasi yang menghambat pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu perhatian
utama Kemendagri.
“Efisiensi harus
menjadi mekanisme bersama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang
bersih, efektif, dan melayani,” jelasnya.
Menjawab berbagai
pertanyaan mengenai relevansi kebijakan nasional, Bima Arya menegaskan bahwa
program strategis nasional tidak bertujuan mengurangi peran pemerintah daerah,
melainkan sebagai akselerator pembangunan dan pengungkit potensi lokal. Ia
mencontohkan program kedaulatan pangan, sekolah rakyat, koperasi merah putih,
dan inisiatif lainnya sebagai bentuk nyata komitmen presiden terhadap
pembangunan daerah.
Di akhir pidatonya,
Wamendagri mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak terjebak dalam
dikotomi antara sentralisasi dan desentralisasi.
“Yang terpenting
adalah pelayanan kepada rakyat. Mari kita bangun tata kelola pemerintahan yang
baik dan terus tingkatkan kualitas pelayanan publik. Dekatkan diri dengan
rakyat, pahami keresahan mereka, dan bersama-sama wujudkan kesejahteraan yang
merata,” pungkasnya.
Setelah upacara
selesai, Wamendagri Bima Arya mengunjungi stand pameran UMKM lokal d area
Halaman BSCC Dome Balikpapan, didampingi oleh Gubernur Kaltim Dr. H. Rudy Mas ud
S.E. M.E, Wakil Gubernur Kaltim Ir. H. Seno Aji M.Si, Wali Kota Balikpapan H.
Rahmad Mas ud S.E. M.E dan Wakil Wali Kota Balikpapan Dr. Ir. H. Bagus Susetyo,
M.M.
Setelah mengunjungi
stand UMKM, rombongan melanjutkan kunjungan pelayanan kesehatan gratis di
Puskesmas Gunung Bahagia dan makan bergizi gratis di SDN 015 Balikpapan
Selatan.