Jokowi Barikan Bantuan Sekolahkan Anak Yatim Piatu Enam Saudara di Balikpapan Hingga Jenjang SMA

Jokowi Barikan Bantuan Sekolahkan Anak Yatim Piatu Enam Saudara di Balikpapan Hingga Jenjang SMA

ONIXNEWS - Presiden Jokowi memberikan bantuan pada enam bersaudara di Balikpapan yang menjadi yatim piatu dalam waktu satu hari.

Bantuan yang diberikan presiden berupa biaya pendidikan bagi enam bersaudara yatim piatu. Keenam anak tersebut telah dijamin pendidikannya hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dalam hal ini Presiden sendiri menggunakan dana pribadi untuk menjamin biaya pendidikan masing-masing anak tersebut. Pernyataan ini di uagkapkan oleh Kepala Dinas Sosial Balikpapan, Purnomo.

Pernyalauran dana melalui pemerintah kota dan mereka sudah dibukakan rekening masing-masing, selain itu juga nih Pemerintah juga memberikan bantuan Karti Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Para Pihak UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) setempat juga, terus melakukan pendampingan bersama psikolog. Mereka semua sehat. Psikis anak-anak juga baik dan tidak ada gejala traumatic.

Enam bocah di Kelurahan Sepinggan Raya, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur menjadi yatim piatu dalam satu hari.

Si sulung masih duduk di bangku kelas III SD. Sedangkan si bungsu masih berusia sekitar satu bulan. Mereka harus menerima kenyataan pahit lantaran ayah dan ibu mereka meninggal dunia hampir bersamaan, hanya berjarak tujuh jam.

Sang ibu, Siti Haryani tiba-tiba meninggal dunia pada Minggu (23/2/2020) sekitar pukul 10.00 Wita. Siti meninggal lantaran tensi darah tak stabil setelah melahirkan anak keenamnya. Suami Siti, Yaya Handani terpukul melihat kematian istrinya. Dan Yaya yang sempat mengeluh sakit dada saat melihat Siti meninggal kemudian dibawa ke rumah sakit. Nyawa Yaya tak tertolong. Ia meninggal pukul 17.00 Wita.

Setelah itu, enam anaknya menjadi yatim piatu. Kini mereka tinggal bersama kakek dan nenek dari pihak ibu, Mustafa (53) dan Wa Ode Rusdiana.

Sumber foto : tribunnews

Editor: Onixradio

Presiden Jokowi Ungkap 2 Orang Positif Virus Corona di Indonesia Sudah di RS

Presiden Jokowi Ungkap 2 Orang Positif Virus Corona di Indonesia Sudah di RS

ONIXNEWS – pada senin (02/03/2020) hari ini Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus virus Corona di Indonesia. Dua korban, ibu dan anak dan berada nya saat ini udah ada di rumah sakit.

Jokowi menyampaikan bahwa Ibu dan anak itu di Indonesia dan sudah di rumah sakit. Anakanya berumur 31 tahun dan ibunya 64 tahun itu. Tapi walaupun seperti itu, Jokowi mengklaim Indonesia sudah mempersiapkan antisipasi dari jauh hari untuk mencegah masuknya virus corona ini.

Jokowi juga mengungkapkan bahwa "Tapi perlu saya sampaikan bahwa sejak awal pemerintah benar-benar mempersiapkan. Persiapan rumah sakit lebih dari 100 dengan ruang isolasi dengan standar isolasi yang baik. Kita juga miliki peralatan yang memadai standar internasional," katanya.

Ini pertama kalinya Indonesia memiliki kasus virus Corona. Sebelumnya, pemerintah menegaskan Indonesia masih nihil kasus Corona.

"Kita juga miliki reagent yang cukup. Kita juga miliki tim gabungan TNI-Polri sipil dalam penanganan ini. Kita juga miliki SOP yang standarnya sama dengan standar internasional yang ada. Kita juga miliki anggaran dan sudah diprioritaskan. Karena kalau tidak serius, ini sangat berbahaya karena penyakit ini perlu kita waspadai," ujar Jokowi.

Sumber foto : detik.com Editor : Onixradio

PKS Mau Presiden Jokowi yang Langsung Sampaikan Info Virus Corona

PKS Mau Presiden Jokowi yang Langsung Sampaikan Info Virus Corona

ONIXNEWS - Anggota Komisi VIII DPR Fraksi PKS Bukhari Yusuf meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan langsung bahwa Indonesia bebas dari virus corona (Covid-19).

Dalam hal ini presiden jokowi mengatakan saya sebagai presiden RI sampai saat ini menyatakan bahwa Indonesia masih zero. Karena ini situasinya bukan porsi menteri lagi. Ini sudah presiden. Ungkapnya dalam acara diskusi di Jakarta Pusat, Minggu (01/03/2020) kemarin.

Dalam kejadian ini juga Bukhari menjelaskan bahwa virus corona sudah menjadi perhatian dunia. Jumlah kasus terinfeksi dan korban jiwa terus meningkat di berbagai negara. Banyak acara level internasional yang dibatalkan. Tak sedikit pula negara yang telah membatasi kedatangan warga negara asing ke wilayahnya guna mencegah penyebaran virus corona.

Kejadian ini juga bisa buat masyarakat Indonesia jadi cemas. Karena ada sejumlah peneliti dan pimpinan negara lain yang masih meragukan apabila tidak ada kasus corona di Indonesia.

Jadi, kalau ini memang benar zero, pemerintah harus sosialisasikan secara bertanggung jawab dan transparan secara cepat dan masif, jangan kemudian pernyataan menteri. Supaya masyarakat yakin. Tapi kalau pejabat menteri kesehatan, wakil menteri kesehatan, ini saya kira hanya menjadi wacana public. Ungkap Bukhari Yusuf

Apabila benar tidak terdapat virus corona di Indonesia, kata Bukhari, maka pemerintah terutama bapak Jokowi perlu menggunakan data itu sebaik mungkin. Misalnya untuk keperluan diplomatik dengan negara lain.

Terbaru, Arab Saudi berhenti menerima umat Islam dari Indonesia dan beberapa negara lainnya yang ingin beribadah umrah guna mencegah virus corona. Menurut Bukhari, data tentang ketiadaan virus corona bisa digunakan Jokowi agar umat Islam asal Indonesia tetap bisa umrah.

Sumber foto : tempo.co

Editor : Onixradio

Presiden Jokowi Bahas Penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

enter image description here

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas mengenai perkembangan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Dalam rapat yang bertempat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 27 Desember 2019 tersebut, Presiden bersama jajaran terkait membahas penyusunan naskah akademik dan draf dari RUU tersebut yang direncanakan akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Januari 2020 mendatang.

Terkait hal itu, Kepala Negara menekankan bahwa substansi RUU yang akan menyelaraskan sejumlah undang-undang dan pasal tersebut menyangkut 11 klaster yang melibatkan 30 kementerian dan lembaga. Maka itu, diperlukan keterpaduan dan sinkronisasi agar visi besar dari RUU tersebut jelas terlihat.

"Saya minta visi besar dan framework-nya harus memiliki fokus yang jelas agar dijaga konsistensinya. Kita harus betul-betul sinkron," ujarnya.

Presiden menambahkan agar RUU tersebut hendaknya tidak menjadi tempat untuk menampung sejumlah keinginan kementerian dan lembaga apalagi sampai disusupi oleh kepentingan-kepentingan lain yang tidak relevan dengan tujuan utama dari dibentuknya RUU tersebut.

"Tolong dicek, hati-hati, jangan sampai dimanfaatkan untuk tumpangan titipan yang tidak relevan. Cek betul," tuturnya.

Lebih jauh, Presiden juga meminta jajarannya untuk mengonsultasikan substansi RUU dengan seluruh pemangku kepentingan dan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada publik sebelum diajukan kepada DPR. Kepala Negara ingin agar proses penyusunan tersebut juga menerapkan prinsip keterbukaan.

Selain itu, bersamaan dengan proses penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tersebut, jajaran terkait juga sudah harus mempersiapkan regulasi turunan dari RUU yang tengah disusun. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah mengeksekusi program segera setelah mendapatkan persetujuan DPR.

"Kita ingin kerja cepat. Regulasi turunan dari omnibus law baik dalam bentuk rancangan PP (Peraturan Pemerintah), revisi PP, maupun rancangan Perpresnya (Peraturan Presiden). Harus dikerjakan secara paralel," kata Presiden.

"Ini akan memudahkan para pemangku kepentingan untuk memahami arsitektur besar dari omnibus law yang kita kerjakan ini, juga akan mempercepat proses eksekusinya di lapangan setelah rancangan ini disetujui oleh DPR," tandasnya.

Untuk diketahui, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Senin, 16 Desember 2019, Presiden Joko Widodo mengatakan, setidaknya ada tiga RUU Omnibus Law yang akan diajukan oleh pemerintah kepada DPR. Ketiganya adalah RUU Omnibus Law Perpajakan, RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dan yang ketiga RUU Omnibus Law Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Bogor, 27 Desember 2019

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://setpres.setneg.go.id

YouTube: Sekretariat Presiden