Jokowi Barikan Bantuan Sekolahkan Anak Yatim Piatu Enam Saudara di Balikpapan Hingga Jenjang SMA

Jokowi Barikan Bantuan Sekolahkan Anak Yatim Piatu Enam Saudara di Balikpapan Hingga Jenjang SMA

ONIXNEWS - Presiden Jokowi memberikan bantuan pada enam bersaudara di Balikpapan yang menjadi yatim piatu dalam waktu satu hari.

Bantuan yang diberikan presiden berupa biaya pendidikan bagi enam bersaudara yatim piatu. Keenam anak tersebut telah dijamin pendidikannya hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).

Dalam hal ini Presiden sendiri menggunakan dana pribadi untuk menjamin biaya pendidikan masing-masing anak tersebut. Pernyataan ini di uagkapkan oleh Kepala Dinas Sosial Balikpapan, Purnomo.

Pernyalauran dana melalui pemerintah kota dan mereka sudah dibukakan rekening masing-masing, selain itu juga nih Pemerintah juga memberikan bantuan Karti Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Para Pihak UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) setempat juga, terus melakukan pendampingan bersama psikolog. Mereka semua sehat. Psikis anak-anak juga baik dan tidak ada gejala traumatic.

Enam bocah di Kelurahan Sepinggan Raya, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur menjadi yatim piatu dalam satu hari.

Si sulung masih duduk di bangku kelas III SD. Sedangkan si bungsu masih berusia sekitar satu bulan. Mereka harus menerima kenyataan pahit lantaran ayah dan ibu mereka meninggal dunia hampir bersamaan, hanya berjarak tujuh jam.

Sang ibu, Siti Haryani tiba-tiba meninggal dunia pada Minggu (23/2/2020) sekitar pukul 10.00 Wita. Siti meninggal lantaran tensi darah tak stabil setelah melahirkan anak keenamnya. Suami Siti, Yaya Handani terpukul melihat kematian istrinya. Dan Yaya yang sempat mengeluh sakit dada saat melihat Siti meninggal kemudian dibawa ke rumah sakit. Nyawa Yaya tak tertolong. Ia meninggal pukul 17.00 Wita.

Setelah itu, enam anaknya menjadi yatim piatu. Kini mereka tinggal bersama kakek dan nenek dari pihak ibu, Mustafa (53) dan Wa Ode Rusdiana.

Sumber foto : tribunnews

Editor: Onixradio

Presiden Jokowi Bertolak ke Abu Dhabi, Bahas Investasi dan Jadi Pembicara Kunci

enter image description here

Presiden Joko Widodo pada hari ini, Minggu, 12 Januari 2020, bertolak menuju Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab (PEA), guna melakukan kunjungan resmi.

Pesawat Kepresidenan Indonesia-1 yang membawa Presiden dan rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, sekitar pukul 08.10 WIB dan direncanakan mendarat di Abu Dhabi International Airport.

Di hari pertama kunjungannya ke Abu Dhabi ini, Presiden akan disambut dengan upacara penyambutan resmi di Istana Kepresidenan Qasr Al Watan oleh Putra Mahkota Abu Dhabi Sheikh Mohamed bin Zayed (MBZ).

Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono yang turut serta dalam kunjungan ke PEA menyampaikan bahwa di Abu Dhabi, Presiden juga akan melakukan pertemuan bilateral dengan MBZ.

“Pertemuan bilateral ini untuk menindaklanjuti hasil kunjungan MBZ ke Bogor pada 24 Juli 2019 yang lalu,” ucap Heru.

Heru menambahkan, adapun isu yang akan dibahas Presiden dengan MBZ antara lain kerja sama ekonomi, khususnya investasi PEA di Indonesia.

Sementara itu, di hari kedua, Senin 13 Januari 2020, Presiden dijadwalkan akan menyampaikan pidato kunci di Abu Dhabi Sustainability Week.   “Di Abu Dhabi Sustainability Week, Presiden akan menyampaikan model pembangunan green but bright economic development. Presiden juga akan mengenalkan sebuah paradigma baru dari ketahanan energi menjadi energi yang berkelanjutan, from energy security to sustainable energy,” kata Heru.   Heru mengatakan bahwa Presiden dan rombongan akan kembali ke Tanah Air pada tanggal 13 Januari 2020 siang hari dan tiba kembali di Jakarta pada tengah malam.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Abu Dhabi antara lain, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, dan Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto.

Selain itu turut pula Komandan Paspamres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Sekretaris Pribadi Presiden Anggit Noegroho, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, dan Staf Khusus Presiden AAGN Ari Dwipayana.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi telah berada di Abu Dhabi untuk mempersiapkan kedatangan Presiden.

Jakarta, 12 Januari 2020

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://setpres.setneg.go.id

YouTube: Sekretariat Presiden

Bertolak ke Natuna, Presiden Dijadwalkan Bertemu Ratusan Nelayan

enter image description here

Presiden Joko Widodo pada hari ini, Rabu, 8 Januari 2020, bertolak menuju Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, untuk melakukan kunjungan kerja.

Sekitar pukul 07.35 WIB, Presiden beserta rombongan lepas landas dari Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, dengan menggunakan Pesawat Kepresidenan Indonesia-1.

Setibanya di Pangkalan TNI AU Raden Sadjad, Kabupaten Natuna, Presiden dan rombongan akan langsung menuju Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Selat Lampa, Kabupaten Natuna.

Di tempat tersebut, selain meninjau jajar kapal, Presiden juga direncanakan bertemu dengan ratusan nelayan.

Setelahnya, Presiden akan menuju Kantor Bupati Kabupaten Natuna untuk menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk rakyat.

Selesai acara, Kepala Negara akan menuju Pangkalan TNI AU Raden Sadjad untuk kemudian lepas landas kembali ke Jakarta.

Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Kabupaten Natuna, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra.

Selain itu, turut juga Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono, Sekretaris Militer Presiden Mayjen TNI Suharyanto, Komandan Paspampres Mayjen TNI Maruli Simanjuntak, Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin, dan Juru Bicara Presiden M. Fadjroel Rachman.

Jakarta, 8 Januari 2020

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://setpres.setneg.go.id

YouTube: Sekretariat Presiden

Presiden Jokowi Bahas Penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja

enter image description here

Presiden Joko Widodo menggelar rapat terbatas mengenai perkembangan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Dalam rapat yang bertempat di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Jumat, 27 Desember 2019 tersebut, Presiden bersama jajaran terkait membahas penyusunan naskah akademik dan draf dari RUU tersebut yang direncanakan akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Januari 2020 mendatang.

Terkait hal itu, Kepala Negara menekankan bahwa substansi RUU yang akan menyelaraskan sejumlah undang-undang dan pasal tersebut menyangkut 11 klaster yang melibatkan 30 kementerian dan lembaga. Maka itu, diperlukan keterpaduan dan sinkronisasi agar visi besar dari RUU tersebut jelas terlihat.

"Saya minta visi besar dan framework-nya harus memiliki fokus yang jelas agar dijaga konsistensinya. Kita harus betul-betul sinkron," ujarnya.

Presiden menambahkan agar RUU tersebut hendaknya tidak menjadi tempat untuk menampung sejumlah keinginan kementerian dan lembaga apalagi sampai disusupi oleh kepentingan-kepentingan lain yang tidak relevan dengan tujuan utama dari dibentuknya RUU tersebut.

"Tolong dicek, hati-hati, jangan sampai dimanfaatkan untuk tumpangan titipan yang tidak relevan. Cek betul," tuturnya.

Lebih jauh, Presiden juga meminta jajarannya untuk mengonsultasikan substansi RUU dengan seluruh pemangku kepentingan dan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada publik sebelum diajukan kepada DPR. Kepala Negara ingin agar proses penyusunan tersebut juga menerapkan prinsip keterbukaan.

Selain itu, bersamaan dengan proses penyusunan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tersebut, jajaran terkait juga sudah harus mempersiapkan regulasi turunan dari RUU yang tengah disusun. Hal ini dimaksudkan untuk memudahkan pemerintah mengeksekusi program segera setelah mendapatkan persetujuan DPR.

"Kita ingin kerja cepat. Regulasi turunan dari omnibus law baik dalam bentuk rancangan PP (Peraturan Pemerintah), revisi PP, maupun rancangan Perpresnya (Peraturan Presiden). Harus dikerjakan secara paralel," kata Presiden.

"Ini akan memudahkan para pemangku kepentingan untuk memahami arsitektur besar dari omnibus law yang kita kerjakan ini, juga akan mempercepat proses eksekusinya di lapangan setelah rancangan ini disetujui oleh DPR," tandasnya.

Untuk diketahui, saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 di Istana Negara, Senin, 16 Desember 2019, Presiden Joko Widodo mengatakan, setidaknya ada tiga RUU Omnibus Law yang akan diajukan oleh pemerintah kepada DPR. Ketiganya adalah RUU Omnibus Law Perpajakan, RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, dan yang ketiga RUU Omnibus Law Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Bogor, 27 Desember 2019

Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Website: https://setpres.setneg.go.id

YouTube: Sekretariat Presiden