Oknum Satpol PP Gunakan Rekening Teman untuk Bobol Bank DKI

Oknum Satpol PP Gunakan Rekening Teman untuk Bobol Bank DKI

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya Kombes Iwan Kurniawan mengungkapkan, salah satu tersangka pembobolan Bank DKI berinisial I melakukan aksinya dengan meminta empat rekannya untuk membuat rekening.

Tersangka berinisial I sendiri diketahui merupakan oknum Satpol PP DKI Jakarta. Tersangka memanfaatkan rekening milik temannya untuk membobol Bank DKI.

"Salah satu orang tersangka membuat beberapa ATM dari beberapa rekan-rekannya, kemudian [rekening] dia gunakan untuk mengambil uang di ATM tersebut," kata Iwan kepada wartawan, Senin (25/11).

Lihat juga: Polisi Tetapkan 41 Tersangka Kasus Pembobolan Bank DKI Aksi itu dilakukan oleh tersangka I setelah yang bersangkutan pernah mengambil uang melalui ATM Bank DKI dan mengetahui bahwa saldo di rekeningnya tidak berkurang.

Disampaikan Iwan, tersangka I bahkan memberikan imbalan kepada teman yang membantunya untuk membuat rekening tersebut.

"Orang-orang tersebut [empat teman tersangka I] diberi uang sekitar Rp5 juta," ucap Iwan.

Sebelumnya, Ditreskrimsus Polda Metro Jaya telah menetapkan 41 tersangka dalam kasus pembobolan Bank DKI.

Namun, Iwan belum mau mengungkap berapa jumlah anggota Satpol PP yang ditetapkan sebagai tersangka. Dia hanya menegaskan bahwa dari 41 tersangka itu, tidak ada yang berasal dari pihak Bank DKI.

"Untuk kasus ini kami belum menetapkan ada keterlibatan dari pihak bank," ujarnya.

Lihat juga: Total Pembobolan ATM Bank DKI Rp50 M, Polisi Periksa 41 Orang Kasus pembobolan ATM Bank DKI terkuak ketika manajemen melaporkannya ke Polda Metro Jaya. Mulanya adalah dugaan anggota Satpol PP DKI Jakarta yang mengambil uang senilai Rp32 miliar secara bertahap dengan kondisi saldo rekening yang tidak berkurang.

Kasatpol PP DKI Jakarta Arifin menyebut, pembobolan Bank DKI diduga dilakukan oleh 12 anggotanya. Pembobolan terjadi sepanjang Mei hingga Agustus dengan total nominal mencapai Rp32 miliar.

Polda Metro Jaya lantas menyelidiki kasus tersebut. Dalam proses penyelidikan, diketahui dugaan kerugian mencapai Rp50 miliar.

"Hasil audit yang ada dikatakan bahwa [pembobolan] hampir sekitar Rp50 miliar," ucap Kabid Humas Polda Kombes Pol Yusri Yunus di Polda Metro Jaya pada Jumat (22/11) lalu.

Sumber : CNN indonesia

Kapolri Sebut Mutasi Kapolres Kampar Berkaitan soal Etika

Kapolri Sebut Mutasi Kapolres Kampar Berkaitan soal Etika

Kapolri Jendral Idham Azis mengakui dirinya memutasi Kapolres Kampar, Polda Riau AKBP Asep Darmawan menjadi pamen Yanma Mabes Polri bukan tanpa alasan. Idham menjelaskan, Asep tak sekadar terlambat menghadiri apel saat Kapolri Jenderal Idham Aziz memberikan pengarahan.

Lebih dari itu, Idham mengatakan Asep memiliki persoalan etika sebagai salah satu pemimpin kepolisian di tingkat wilayah.

"Masalah Kapolres Kampar itu tidak hanya masalah ketika dia terlambat apel, tapi di situ juga terselip masalah etika," kata Idham di Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).

Idham menegaskan bahwa tiap kepala kepolisian, baik di tingkat pusat maupun wilayah harus memberikan teladan yang baik bagi bawahannya. Oleh karena itu, perlu diambil tindakan tegas bila pemimpin kepolisian itu abai terhadap tanggungjawabnya dalam memikul amanah.

Lihat juga: Polri Ancam Copot Anggota Pamer Hidup Mewah di Medsos "Sebagai Kapolres, sebagai Kasatwil, dia adalah teladan dan harus ditindak," kata dia.

Lebih lanjut, Idham mengaku akan terus memberikan keteladanan yang baik bagi para jajarannya di Polri. Ia mengatakan pemimpin yang tak patut dalam bertindak sudah dipastikan tak bisa membawa kesatuannya menuju jalan yang baik ke depannya.

"Dan itu bagi saya satu keteladanan lebih baik daripada 1.000 nasihat dan saya ingin memberi gambaran kepada kapolres yang lain. Saya akan memberi gambaran kepada kapolres yang lain bahwa Anda dilihat oleh Anda punya anak buah. Kalau Anda sudah nggak benar, bagaimana kau bisa memimpin satu kesatuan," kata Idham.

Sebelumnya, mutasi Asep itu tertuang dalam Surat Telegram nomor ST/3094/XI/KEP./2019 tanggal 18 November 2019 yang ditandatangani oleh AS SDM Kapolri Irjen Eko Indra Heri S.

Kadiv Humas Mabes Polri, M Iqbal membenarkan bahwa mutasi terhadap Asep dilakukan lantaran yang bersangkutan bakal menjalani proses pemeriksaan.

Sumber : CNN indonesia

Politikus Golkar Bowo Sidik Dituntut 7 Tahun Penjara

Politikus Golkar Bowo Sidik Dituntut 7 Tahun Penjara

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menuntut mantan anggota DPR Bowo Sidik Pangarso dengan hukuman tujuh tahun penjara dan denda Rp300 juta subsider enam bulan kurungan. Jaksa KPK menilai politikus Golkar tersebut terbukti menerima suap dan gratifikasi terkait sejumlah perkara.

Dalam berkas tuntutan setebal 563 halaman itu Jaksa KPK membeberkan total uang yang diterima Bowo Sidik dari sejumlah pihak. Penghitungan jaksa, secara keseluruhan Bowo menerima Rp10.384.399.037 dalam beberapa mata uang.

Selain hukuman penjara dan denda, jaksa juga meminta Bowo membayar sejumlah uang pengganti.

"Membayar uang Rp52.095.966 dengan ketentuan jika terdakwa tidak membayar uang pengganti selama satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut," tutur Jaksa Penuntut Umum KPK Ikhsan Fernandi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (6/11).

Jika masih juga tak mencukupi, lanjut Jaksa Ikhsan, maka terdakwa akan dipidana penjara selama satu tahun. Jaksa KPK juga meminta majelis hakim memberikan hukuman tambahan berupa pencabutan hak politik.

"Berupa pencabutan hak politik untuk terlibat dalam jabatan publik selama lima tahun, terhitung sejak terdakwa selesai menjalani pidana pokoknya," sambung Ikhsan lagi.

Lihat juga:KPK Periksa Bowo Sidik Terkait Kasus Suap Bidang Pelayaran

Jaksa lalu merinci penerimaan Bowo Sidik dari sejumlah pihak. Jaksa KPK menyebut Bowo menerima US$163.733 ribu atau sekitar Rp2 miliar dan Rp311.022.932 dari Asty Winasty sebagai General Manager Komersial atau Chief Commercial Officer PT Humpus Transportasi Kimia (HTK) dan Taufik Agustono sebagai Direktur Utama PT HTK.

Pemberian uang dilakukan melalui orang kepercayaan Bowo yakni Indung Andriani.

Bowo juga disebut menerima Rp300 juta dari Lamidi Jimat selaku Direktur Utama PT AIS. Selain itu, Bowo disebut menerima gratifikasi Sing$700 ribu dan Rp600 juta. Penerimaan gratifikasi tersebut berkaitan pengurusan anggaran di DPR hingga Munas Partai Golkar.

"Oleh karena terdapat kurs uang asing saat terdakwa menerima uang dalam rentang waktu 2016-2019 maka berdasarkan surat edaran MA maka penghitungan mata uang asing saat pidana dilakukan, maka penuntut umum menggunakan kurs tengah rata-rata," jelas jaksa.

Merespons tuntutan tersebut, Bowo Sidik bersama tim kuasa hukumnya akan menyusun pledoi atau nota pembelaan untuk dibacakan pada sidang lanjutan. Ketua Majelis Hakim Yanto menjadwalkan pledoi akan dibacakan dua pekan mendatang.

"Berarti tanggal 20 [November] ya, dengan agenda pembelaan dari saudara. Jadi saudara bisa menyerahkan ke kuasa hukum saudara, atau saudara bisa menyampaikan pledoi sendiri," kata Hakim Yanto sebelum menutup sidang.

Lihat juga:Kasus Bowo Sidik, KPK Tuntut Indung Empat Tahun Bui

Dalam perjalanan kasus, Bowo didakwa turut menerima gratifikasi senilai Sin$700 ribu dan Rp600 juta terkait sejumlah kasus. Penerimaan uang ini dilakukan dalam kapasitasnya sebagai Anggota Komisi VI DPR RI dan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Dalam kasus ini majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah memvonis Manager Marketing PT Humpuss Transportas Kimia (HTK) Asty Winasti selama satu tahun dan enam bulan penjara. Penyuap Bowo ini juga dihukum denda Rp50 juta subsider empat bulan kurungan.

Hakim meyakini Asty telah terbukti menyuap Bowo Sidik sejumlah Rp311.022.932 dan US$158.733. Suap itu dilakukan bersama dengan Direktur PT Humpuss Transportasi Kimia, Taufik Agustono.

Asty dan Taufik memberikan suap dengan tujuan agar Bowo selaku anggota Komisi VI DPR yang bermitra dengan Kementerian BUMN dan BUMN di seluruh Indonesia membantu PT Humpuss Transportasi Kimia mendapatkan pekerjaan jasa pengangkutan dan sewa kapal dengan PT PILOG.

Sumber : CNN indonesia

TERNYATA OH TERNYATA!

TERNYATA OH TERNYATA!

Ada menu Mini Chizza di Kombo Gebyar 1! Nggak cuma itu, di dalam Kombo ini juga ada Chicken Balls, loh! Lengkap dengan Pudding, Kombo ini pas buat kamu yang mau makan kenyang!

Jangan lupa juga untuk ikutan undiannya yang berhadiah MOBIL, ya! Isi biodatamu di struk pembelian dan masukin ke kota kundian di setiap outlet KFC. Undian tahap II ditutuptanggal 25 November 2019.

Syarat dan Ketentuan undian Gebyar Original bisa dibaca selengkapnya di http://www.kfcku.com/kfcgebyaroriginal

Tak Terbitkan Perppu, Jokowi Disebut Hormati UU KPK Baru

Tak Terbitkan Perppu, Jokowi Disebut Hormati UU KPK Baru

Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) KPK lantaran masih ada uji materi di Mahkamah Konstitusi. Di saat bersamaan, Jokowi sedang proses membentuk Dewan Pengawas KPK.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rahman menyatakan pemerintah menghormati UU KPK yang sudah berlaku sejak 17 Oktober.

Lihat juga: Tunggu Proses MK, Jokowi Tak Bakal Terbitkan Perppu KPK "Pemerintah menghormati peraturan perundang-undangan yang ada. Berati menghormati UU KPK yang baru," kata Fadjroel di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (5/11).

Fadjroel menyatakan jika masih ada keberatan atas UU KPK, maka sebaiknya membawa hal tersebut ke MK. Menurutnya, perselisihan atas penerapan aturan perundang-undangan saat ini bisa diselesaikan melalui uji materi di MK.

"[Uji materi di MK] itu sebenarnya hadiah dari reformasi, semua perselisihan dalam kehidupan bernegara, sosial, semuanya ditempatkan di forum yang bisa menyelesaikan secara beradab," ujarnya

Fadjroel menambahkan tak ada masalah bagi Jokowi dalam membentuk Dewan Pengawas lembaga antirasuah saat uji materi UU KPK di MK masih berjalan. Menurutnya, Jokowi hanya menjalankan perintah UU KPK yang sudah resmi berlaku sejak pertengahan bulan lalu.

"Jadi enggak masalah. Kalau ada perubahan [UU KPK], tinggal disesuaikan saja," tuturnya.

Saat disinggung Jokowi yang pernah menyatakan akan mempertimbangkan untuk menerbitkan Perppu KPK usai bertemu puluhan tokoh, Fadjroel menyebut bahwa pertimbangan itu juga termasuk melihat uji materi UU KPK di MK.

Lihat juga: Strategi Ulur Waktu Jokowi dari Sandera Politik dan UU KPK "Jadi intinya pemerintah menghormati peraturan perundang-undangan, yang dihasilkan bersama sama DPR dan pemerintah," katanya.

Sumber : CNN indonesia

KFC MINI CHIZZA

KFC MINI CHIZZA

Siapa yang kangen MINI CHIZZA?

Yang kangen ataupun yang belum pernah nyobain nikmatnya MINI CHIZZA, langsung cobain MINI CHIZZA di Kombo Gebyar 1.

Bisa dapet 10 All New Nissan Livina, 90 Motor Honda Genio, 200 Handphone Samsung, dan ribuan hadiah lainnya!

Beli Kombo Gebyar 1 dan isi data diri kamu di kupon undian yang dikasih dari kasir KFC! Masukkan kuponnya ke drop box, lalu tunggu pengumuman pemenangnya.

SYARAT DAN KETENTUAN

  1. Kupon undian bisa didapatkan dengan memesan menu Kombo Gebyar 1, Kombo Gebyar 2, Kombo Super Star (2 kupon) atau pembelian menu lainnya minimal Rp 70.000 setelah pajak (1 kupon).

  2. Periode undian 1 Oktober - 31 Desember 2019 (Pengundian Tahap I ditutup tanggal 25 Oktober 2019)

  3. Syarat & ketentuan berlaku