Komisi I Segera Panggil Prabowo Bahas Rencana

Komisi I Segera Panggil Prabowo Bahas Rencana

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid berencana memanggil Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto untuk membahas rencana strategis program Kementerian Pertahanan untuk lima tahun ke depan.

Hal itu ia sampaikan usai resmi dilantik sebagai Ketua Komisi I dalam Rapat Komisi I, Kompleks MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (29/10).

"Termasuk tentu Kementerian Pertahanan. Kita ingin tahu pola ke depan dan juga apa program-program dari Kemhan kali ini seperti apa saja," kata Meutya.

Lebih lanjut, Meutya mengatakan terdapat pekerjaan rumah dari Kementerian Pertahanan lima tahun terakhir yang belum dituntaskan. Lihat juga: Politikus Golkar Meutya Hafid Jadi Ketua Komisi I DPR RI Beberapa di antaranya terkait program Minimum Essential Force (MEF) TNI kedua yang urung tuntas di periode lalu. Ia menargetkan MEF TNI tahap ketiga nantinya akan tuntas pada tahun 2024 mendatang.

"Sehingga pertahanan kita dihormati oleh negara lain," kata dia.

Selain itu, Meutya menyoroti industri pertahanan nasional yang harus didorong agar dapat berkembang dengan baik. Ia menyatakan sepatutnya Indonesia mandiri dalam mengembangkan alutsista militer. Lihat juga: Arteria Dahlan di Komisi Hukum, Mulan Jameela Komisi Energi

"Saya rasa dua itu tentu yang tdk pernah lupa dan pasti harus disebut adalah kesejahteraan prajurit. yang terkait dengan kesejahteraan prajurit, termasuk perumahan dan lainnya," kata dia.

Tak hanya Kemhan, Meutya mengaku akan memanggil semua mitra strategis Komisi I untuk membahas rencana kerja ke depannya.

Beberapa di antaranya ia turut memanggil Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Kominfo dalam waktu dekat guna mengetahui rencana strategis dua kementerian tersebut.

"Kemkominfo saya rasa juga, karena menterinya baru, apakah ada terobosan-terobosan baru yang akan dilakukan oleh menterinya,"

Sumber : CNN indonesia

xpander pinter bener

xpander pinter bener

Kemarin telah berlangsung Showroom event digelar atas kerja sama antara dealer resmi Mitsubishi Motors regional kalimantan timur dengan PT. Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (PT MMKSI) yang ada di Jakarta dengan tema #XpanderPinterBener.

XpanderPinterBener adalah salah satu bentuk kampanye yang sudah dideklarasikan sejak dulu bersama Indonesia Moto Show di Jakarta namun selaku dealer wajib untuk melakukan showroom event, dimana kampanye #XpanderPinterBener didasari bahwa pada kenyataannya total biaya kepemilikan Xpander atau dari segi perawatan dan operasional kendaraan Xpander ini lebih murah dibandingkan mobil sekelasnya.

Xpander dari segi line-up adalah tipe mobil Low MPV yang dapat menampung 7 kapasitas penumpang dan selain itu ditunjang oleh fitur-fitur yang jauh lebih canggih dibandingkan mobil sekelasnya, dari segi self service atau unit perawatan jauh lebih murah.

"Xpander diBalikpapan untuk market menjadi nomer 1 tetapi kita tidak hanya ingin berada disitu saja, kita ingin meningkatkan penjualan untuk Kalimatan Timur ataupun Kalimantan." Ujar Pak Wawan, Kepala Dealer Resmi Mitshubishi Zainal Arifin.

Acara ini tidak hanya dimaksudkan untuk mengundang customer yang sudah punya Xpander tetapi juga 50% mengundang potensial prospek. Sehingga orang-orang yang sudah memiliki Xpander menjadi testimoni kepada customer yang masih ragu agar menjadi lebih yakin lagi untuk memiliki Xpander.

sumber : onix radio

Polisi Masih Kejar Satu Muncikari Putri Pariwisata

Polisi Masih Kejar Satu Muncikari Putri Pariwisata

Polda Jawa Timur masih mengejar satu terduga muncikari lain berinisial S. Muncikari ini diduga terkait dengan muncikari JL yang sudah menjadi tersangka pada kasus dugaan prostitusi online yang melibatkan seorang finalis Putri Pariwisata Indonesia, PA.

Dirreskrimum Polda Jatim Kombes Gideon Arif Setyawan mengatakan, S saat ini sedang berada di sebuah kota, pihaknya tengah mengejar ke kota tersebut. "Masih ada, di kota tertentu, tim juga masih bergerak, kemudian pengembangannya nanti kita lihat besok," kata Gideon, di Mapolda Jatim, Surabaya, Minggu (27/10). Lihat juga: Masih Saksi Prostitusi, Finalis Putri Pariwisata Dipulangkan Gideon mengatakan, diduga kuat S adalah orang yang bekerja sama dengan JL, yang memerantarai prostitusi PA dengan pelanggannya. S juga diduga memiliki manajemen artis yang diduga juga merupakan jaringan besar prostitusi online. "Bagian yang terorganisir, bagiannya cukup panjang, berorganisir dengan si JL," kata dia. Dari pengejaran, penyidik Subdit Jatanras Ditreskrimum Polda Jatim sementara ini, telah menggeledah kediaman S. Namun terduga berhasil melarikan diri. Penyidik hanya menemukan telepon genggam milik S. Lihat juga: Polisi Tahan Muncikari Dugaan Prostitusi Putri Pariwisata "Dari tempat di kota tertentu yang sudah kita lakukan penggeledahan, kita hanya dapatkan handphone-nya, yang bersangkutan lari," kata dia. JL telah ditahan dan dijerat pasal 296 jo Pasal 506 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), karena diduga telah menerima atau mengambil keuntungan dari kegiatan prostitusi. Sementara Finalis Putri Pariwisata Indonesia 2016, PA, saat ini masih berstatus sebagai saksi, dan telah dipulangkan usai menjalani pemeriksaan 1x24 jam lamanya di Mapolda Jatim.

Sumber : CNN indonesia

KFC GEBYAR ORIGINAL

KFC GEBYAR ORIGINAL

Ayo ikutan KFC GEBYAR ORIGINAL dalam rangka ulang tahun KFC yang ke-40.

Selain bisa menangin tiket masuk Lego Land di Malaysia, ribuan Voucher KFC Bucket, makan malam bareng artis, Smartphone Samsung sampai Honda Genio, kamu juga bisa menangin All New Nissan Livina!!!

KFC Gebyar Original dimulai 1 Oktober sampai 31 Desember 2019. -

Cara ikutannya:

  • Dapatkan 2 kupon dari pembelian salah satu dari menu Kombo Gebyar 1, Kombo Gebyar 2, atau Kombo Superstar 1/2/3

  • Kamu juga bisa dapatkan 1 kupon untuk pembelian menu lainnya dengan harga menu minimal 70 ribu rupiah.

Setelah dapat kuponnya, masukan kupon ke drop box yang ada di store KFC!

Undian tahap pertama ditutup tanggal 25 Oktober 2019.

Ayo duluan dapet kuponnya! Banyakin juga makannya! Agar kesempatan kamu menang bisa lebih besar!!!

Info lebih lengkap klik di www.kfcku.com

Mahfud Akan Hidupkan Lagi UU Komisi Kebenaran untuk Kasus HAM

Mahfud Akan Hidupkan Lagi UU Komisi Kebenaran untuk Kasus HAM

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD berencana menghidupkan lagi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM.

UU Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), pada 2006 lalu.

"Kita dulu sudah pernah ada UU rekonsiliasi dan kebenaran. Itu penting untuk dibuka lagi Kenapa dulu dibatalkan oleh MK dan MK memerintahkan supaya dihidupkan tapi diperbaiki lagi isinya," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (23/10).

Mahfud menyatakan sampai sekarang UU tersebut belum diperbaiki setelah dibatalkan oleh MK. Ia berjanji akan melihat kembali naskah UU tersebut. Mahfud juga akan melihat kasus-kasus pelanggaran HAM berat yang belum selesai.

"Ada beberapa mungkin yang perlu dilihat kedaluwarsanya kasus itu, kemudian manfaat dan mudarat-nya dalam setiap agenda penyelesaian itu," ujarnya. Lihat juga: Sertijab dengan Mahfud, Wiranto Bersyukur Isu Penusukan Redup Terkait pemberantasan korupsi, Mahfud mengaku belum mendapat arahan dan masalah substansi yang dibahas bersama Jokowi. Menurutnya, dalam beberapa hari ke depan dirinya ingin menginventarisasi persoalan yang ada terlebih dahulu.

"Kemudian, namanya menteri koordinator adalah mengkoordinasi kementerian terkait," tuturnya.

Pertama dari Sipil

Mahfud mengaku baru sadar dirinya adalah Menko Polhukam pertama dari sipil, setelah diingatkan oleh mantan Ketua Umum PKPI AM. Hendropriyono. Meskipun demikian, ia mengatakan akan belajar dari pengalaman dan juga rekan-rekannya agar bisa menyesuaikan diri.

"Saya baru tahu itu kok saya orang sipil pertama. Enggak apa-apa, saya kira saya akan banyak belajar dari pengalaman yang sudah-sudah dan saya banyak teman," ujarnya.

Di sisi lain, kata Mahfud, dirinya juga pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan di era Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Ketika itu, dirinya yang berasal dari sipil harus memimpin prajurit TNI hingga para jenderal.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu pun yakin bisa mengkoordinasikan kementerian dan lembaga terkait di bawahnya, seperti TNI dan Polri.

"Pengalaman saya, tidak sulit, karena TNI itu punya sikap disiplin yang ketat," katanya

Sumber : CNN indonesia

Polri Ringkus Terduga Teroris JAD di Tiga Provinsi

Polri Ringkus Terduga Teroris JAD di Tiga Provinsi

Polri kembali meringkus 4 terduga teroris yang diduga terkait Jamaah Ansharut Daulah (JAD) di tiga lokasi berbeda.

"Kemarin dan sebelumnya [Densus 88] juga sudah melakukan pengembangan pengungkapan terhadap jaringan teroris kepada kelompok JAD yang berada di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat dan Jawa Tengah," jelas Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Pol Asep Adi Saputra di Jakarta, Selasa (22/10).

Lihat juga: Densus 88 Tangkap Terduga Teroris di Lampung Terkait Abu Rara Rinciannya, di Sumatera Utara polisi diamankan dua terduga teroris berinisial RL dan RP; di Sumatera Barat polisi menangkap satu orang, yakni AO; dan di Jawa Tengah Detasemen Khusus 88 Antiteror/Polri mengamankan satu orang, yaitu HR.

Mereka diamankan dalam rentan waktu pada Jumat (18/10) hingga Sabtu (19/10) atas dugaan melakukan i'dad atau pelatihan mempersiapkan aksi terorisme.

Dalam beberapa pekan belakangan ini, Densus 88 telah mengamankan sejumlah rentetan terduga teroris pasca penusukan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto di Pandeglang, Banten.

Sebelumnya, Densus 88 di sejumlah provinsi mengamankan beberapa orang yang diduga terkait terorisme pasca-insiden penyerangan terhadap Menkopolhukam Wiranto.

Salah satunya, seorang terduga teroris di Lampung berinisial AH (27) yang merupakan bagian dari kelompok JAD Lampung.

AH disebut pernah menyembunyikan SA alias Abu Rara, terduga pelaku penusukan Wiranto.

Sumber : CNN indonesia

KontraS Nilai Jokowi Gagal Tuntaskan Kasus HAM Berat

KontraS Nilai Jokowi Gagal Tuntaskan Kasus HAM Berat

Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menilai, Presiden Joko Widodo telah gagal dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM Berat masa lalu pada periode pertama pemerintahannya.

Kepala Divisi Pemantau Impunitas KontraS, Dimas Bagus Arya menyebut pada 2014 lalu Jokowi secara tegas memasukkan soal penyelesaian HAM berat masa lalu dalam Nawacita yang berarti masuk dalam janji politiknya.

Kata Dimas, ada sejumlah kasus yang dijanjikan Jokowi akan selesai selama lima tahun pemerintahan sepanjang 2014-2019. Di antaranya yakni menyelesaikan kasus korban kerusuhan Mei 1998, Tragedi Trisakti, Semanggi 1 dan 2, penghilangan paksa, Talangsari 1989, Tanjung Priok 1984, hingga Tragedi 1965.

Namun hingga akhir masa jabatan Jokowi di periode pertama, tak ada satu pun dari kasus itu yang disentuh dan diselesaikan oleh Jokowi.

Lihat juga: Golkar Nilai Pendekatan Militer Tetap Perlu Ada di Papua

"Dari enam kasus itu, Pak Jokowi dalam periode pertama kepemimpinannya, tidak ada satu pun langkah-langkah konkret untuk mewujudkan dan implementasikan janji politik tersebut," kata Dimas di Kantor KontraS, Jakarta Pusat, Senin (21/10).

Tak hanya itu, Dimas juga menilai selama lima tahun Jokowi memimpin, kebijakan yang diambil sama sekali tak menunjukkan asas keadilan.

Hal ini, kata dia, bertentangan dengan Nawacita Jokowi dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

"Kita sama-sama cek, kebijakan untuk penuntasan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu yang dicap berkeadilan seperti tertulis dalam Nawacita itu gagal dipenuhi oleh rezim Jokowi-JK selama periode 2014-2019," katanya.

Lihat juga: NasDem Akan Dukung RUU Omnibus Law Jokowi Masuk Prolegnas

Konsep keadilan yang tertulis dalam Nawacita, kata Dimas, hanya sebatas interpretasi subyektif yang tidak berpihak kepada korban pelanggaran HAM Berat.

Kata Dimas, penyelesaian HAM yang dianggap telah diselesaikan pada masa kepemimpinan Jokowi di periode pertama diartikan dengan sistem rekonsiliasi yang juga lebih mirip dengan aksi cuci tangan.

"Rekonsiliasi hanya dimaknai sebagai bentuk lain cuci tangan yang dilakukan oleh beberapa terduga pelanggaran HAM berat masa lalu yang sekarang masih menikmati privilege politik dengan menduduki jabatan publik yang strategis," katanya. (tst/end)

Sumber : CNN indonesia

Polisi Buru Pemasok Narkoba ke Amir Mirza Gumay

Polisi Buru Pemasok Narkoba ke Amir Mirza Gumay

Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya masih memburu pemasok sabu untuk sutradara Amir Mirza Gumay. Amir diketahui ditangkap bersama dua rekannya yakni Budi Kurniawan dan Trisna.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Argo Yuwono mengatakan Amir dan Budi memesan sabu kepada Trisna. Sedangkan Trisna, mengaku memesan sabu dari seseorang berinisial RO yang saat ini masih buron.

"Masih kita cari," kata Argo dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Kamis (17/10).

Selain DPO RO, polisi juga memburu DPO berinisial A yang diketahui memasok narkoba jenis ganja untuk Trisna. Lihat juga: Polisi Tangkap Sutradara Amir Mirza Gumay dalam Kasus Narkoba

Argo menegaskan pihaknya telah mengetahui identitas kedua DPO tersebut. Keduanya diketahui berada di Jakarta.

Di sisi lain, Argo mengungkapkan bahwa Amir mengonsumsi narkoba jenis sabu sejak 2014 silam. Namun ia tidak rutin mengonsumsi sabu dan diketahui sempat berhenti mengonsumi barang haram tersebut.

"Yang bersangkutan menggunakan narkotika, katanya karena ada masalah keluarga," ucap Argo. Lihat juga: Eks Atlet Balap Sepeda Mengaku Baru Dua Kali Konsumsi Sabu Diberitakan sebelumnya, personel Polda Metro Jaya menangkap Amir Mirza Gumay terkait kasus penyalahgunaan narkoba pada Senin (14/10) sekitar pukul 14.00 WIB. Amir diketahui merupakan sutradara film berjudul 'Anak Negeri Megalith'.

Polisi turut menyita barang bukti berupa satu plastik klip berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis sabu seberat 0,52 gram, satu alat hisap sabu, serta dua unit handphone.

Polisi kemudian melakukan pengembangan kasus dan meringkus seseorang bernama Trisna. Dari tangan Trisna, polisi menyita barang bukti berupa satu plastik klip berisi kristal putih diduga narkoba jenis sabu seberat 0,38 gram, satu linting ganja seberat 0,72 gram, timbangan, alat hisap sabu, serta ponsel.

Ketiga tersangka dijerat Pasal 112 Ayat 1 Jo Pasal 132 Ayat 1 Subsider Pasal 127 Ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan ancaman hukuman penjara maksimal 20 tahun.

Sumber : CNN Indonesia

Jaksa Agung: Kami Sungguh-sungguh Tangani Kasus Wiranto

Jaksa Agung: Kami Sungguh-sungguh Tangani Kasus Wiranto

Jaksa Agung M. Prasetyo menyatakan siap menerima berkas kasus penusukan Menko Polhukam Wiranto untuk ditindaklanjuti secara hukum di meja persidangan. Dia menegaskan akan memberi perhatian secara sungguh-sungguh terkait kasus ini.

"Siap, kami tunggu berkas perkaranya. Nanti kami proses dan nanti kami berikan atensi yang sungguh-sungguh untuk penanganan kasus ini," kata Prasetyo di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat, seusai menjenguk Wiranto, Selasa (15/10).

Lihat juga: Polisi Tangkap 22 Terduga Teroris Sejak Wiranto Ditusuk

Wiranto diserang orang tak dikenal usai mengunjungi peresmian gedung baru di Universitas Mathla'ul Anwar di Pandeglang, Banten, pada Kamis (10/10).

Pihak Kejaksaan Agung mengecam keras insiden penusukan terhadap Wiranto. Prasetyo mengatakan para pelaku penusukan Wiranto harus diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

"Pada segi baik agama, moral dan juga kemanusiaan, ini perbuatan biadab yang perlu dikutuk. Dan dari segi hukum harus diusut tuntas. Untuk para pelakunya diberikan hukuman setimpal sesuai dengan perbuatannya," ujar Prasetyo.

Lihat juga: KSAD Copot Jabatan 7 Anggota TNI Terkait Medsos soal Wiranto

Dia mengatakan pelaku penusukan Wiranto dapat dijerat dengan sejumlah pasal, di antaranya dugaan percobaan pembunuhan maupun terorisme. Dengan kejadian ini, menurutnya kelompok radikal masih merajalela di Indonesia.

"Saya peringatkan bagi kita semua bahwa ternyata kelompok radikal dan bahkan mengarah ke terorisme seperti ini di Indonesia itu ada," tutur Prasetyo.

Pelaku penusukan Wiranto, Syahril Alamsyah (SA) alias Abu Rara dan istrinya FA, telah ditahan dan dibawa ke Mabes Polri, Jakarta, pada Kamis (10/10). Mereka diduga berafiliasi dengan Jamaah Ansharut Daulah (JAD) Bekasi.

Tim Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri juga sudah menangkap terduga teroris yang memiliki hubungan dekat dengan Abu Rara di Bali.

Sumber : CNN indonesia

Usai Penyerangan, Luhut Sebut Kondisi Wiranto Makin Baik

Usai Penyerangan, Luhut Sebut Kondisi Wiranto Makin Baik

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengunjungi Menko Polhukam Wiranto di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Minggu (13/10) malam.

Luhut yang keluar lobi setelah hampir satu jam mengunjungi Wiranto tidak banyak berbicara saat ditemui para wartawan. Namun saat ditanya soal keadaan Wiranto, Luhut mengungkapkan kondisi Wiranto kini sudah baik-baik saja. Ia pun menyebut dalam beberapa waktu ke depan, Wiranto bisa keluar dari rumah sakit.

"Ya mungkin dalam beberapa hari ke depan (keluar dari rumah sakit). Tapi semua baik ya," ungkapnya.

Soal keinginannya bertemu dengan masyarakat, Luhut mengatakan dirinya tidak khawatir meski kejadian penusukan telah terjadi kepada Wiranto.

Lihat juga: Luhut soal Penyerangan Wiranto: Jangan Dibesar-besarkan

"Masih, tadi malam saya bercengkrama-bercengkrama enggak usah dibikin jadi kayak rese amat, di Amerika kan setiap tiga bulan kejadian," kata Luhut.

Terkait pengamanan pelantikan presiden, Luhut tidak berniat menambah pengamanan ekstra untuk mengawal pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober mendatang.

"Biasa aja, kita lebih alert aja," tambahnya.

Sebelumnya, Luhut enggan berkomentar banyak tentang kasus penyerangan terhadap Menkopolhukam Wiranto. Lihat juga: LRT Jabodebek Resmi Naik Rel di Cibubur

Menurutnya, kasus penusukan Wiranto tak perlu diperpanjang. Ia juga meminta agar media juga tak lagi membahas kasus penusukan itu.

"Jadi gini jangan dibesar-besarkan lagi kasus itu. Saya minta ke depan media juga enggak usah (dibahas). Banyak berita lain, pembangunan yang penting," kata Luhut di Stasiun Harjamukti Cibubur, Minggu (13/10).

Menurut Luhut, polisi sudah menangani kasus tersebut dan sudah memegang bukti-bukti. Karenanya ia meminta untuk masyarakat tidak berkomentar macam-macam soal kasus ini lebih lanjut

Sumber : CNN indonesia